TULUNGAGUNG, Redaksi7.com – Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsono, mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam merealisasikan pembangunan daerah secara bertahap dan terukur, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran serta tingginya ekspektasi masyarakat.
Marsono menegaskan, pembangunan tidak dapat dilakukan secara instan. Seluruh program harus berlandaskan perencanaan yang matang serta penetapan skala prioritas yang jelas. Ia juga menyebut, Bupati Tulungagung aktif mengusulkan sejumlah titik pembangunan, dan sebagian di antaranya telah mulai direalisasikan.
“Pak Bupati juga sering mengusulkan titik-titik pembangunan, dan beberapa sudah berjalan,” ujar Marsono.
Meski demikian, ia mengakui masih banyak sektor lain yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Karena itu, progres pembangunan perlu dilihat secara bertahap sesuai perencanaan dalam satu tahun anggaran berjalan.
“Kita tunggu saja progresnya dalam satu tahun ini, sejauh mana persentase capaian dari program pembangunan yang telah direncanakan,” jelasnya.
Menanggapi adanya protes masyarakat, khususnya dari wilayah yang belum tersentuh pembangunan infrastruktur jalan, Marsono menilai hal tersebut sebagai bagian dari hak demokratis warga.
“Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi. Dalam pemilu, mereka telah memberikan mandat kepada pemimpin dengan harapan mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, selama program yang dijanjikan telah dijalankan sesuai perencanaan, maka secara konsekuensi politik kewajiban tersebut telah dilaksanakan, meskipun hasilnya belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
“Masih banyak wilayah yang memang membutuhkan pembangunan. Selain itu, pembangunan juga tidak selalu terfokus pada satu sektor saja, seperti jalan,” ujarnya.
Marsono menekankan pentingnya penentuan skala prioritas dalam pembangunan daerah. Namun, kebijakan tersebut harus tetap dibarengi dengan prinsip pemerataan agar tidak menimbulkan kesenjangan antarwilayah di Kabupaten Tulungagung.
Terkait hubungan antara eksekutif dan legislatif, Marsono memastikan sinergi keduanya berjalan dengan baik. DPRD, kata dia, tetap menjalankan fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.
“Kami menjalankan tupoksi tersebut, termasuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.(Candra)