TULUNGAGUNG, REDAKSI7.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung menggelar rapat paripurna dengan agenda persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 serta pengumuman Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.
Rapat paripurna berlangsung di Graha Wicaksana Lantai II Gedung DPRD Kabupaten Tulungagung, Rabu (18/11/2026). Agenda tersebut juga mencakup pembahasan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk membahas sejumlah Ranperda Kabupaten Tulungagung.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Marsono. Dari total 50 anggota DPRD, sebanyak 37 anggota hadir. Dengan demikian, rapat dinyatakan memenuhi kuorum dan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.
Dalam rangkaian rapat, Binti Luklukah menyampaikan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD mengenai hasil pembahasan struktur APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan laporan Banggar, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2.992.753.505.059,87, sedangkan belanja daerah direncanakan mencapai Rp3.211.000.000.000.
Komposisi tersebut menunjukkan adanya defisit anggaran sebesar Rp218.768.202.469. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah dengan nilai yang sama, sehingga pembiayaan neto tercatat sebesar Rp218.768.202.469.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah tercatat nihil dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp0.
Setelah menyampaikan hasil pembahasan beserta sejumlah catatan dan rekomendasi, Badan Anggaran DPRD menyatakan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 layak untuk disetujui bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
Agenda kemudian dilanjutkan dengan penyampaian laporan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Tulungagung Tahun 2026 yang disampaikan oleh Yudha Sawung Permadhi.
Propemperda menjadi instrumen penting dalam menentukan prioritas pembentukan regulasi daerah. Melalui program tersebut, DPRD bersama pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun produk hukum yang sesuai kebutuhan masyarakat, mendukung penyelenggaraan pemerintahan, serta menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.
Dalam kesempatan yang sama, pandangan akhir fraksi disampaikan oleh Winarno dari Fraksi PDI Perjuangan dan Asrori dari Fraksi Partai Golkar. Keduanya menyampaikan pandangan, masukan, serta sejumlah catatan strategis terhadap kebijakan anggaran dan arah pembangunan Kabupaten Tulungagung.
Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi, kerja sama, serta berbagai masukan selama proses pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan tahapan penting dalam memastikan perencanaan dan penganggaran daerah berjalan sesuai prioritas pembangunan serta kebutuhan masyarakat.
“Persetujuan bersama ini menjadi bukti komitmen kita untuk memastikan setiap anggaran APBD dialokasikan secara efektif, efisien, dan akuntabel demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tulungagung,” ungkap Gatut Sunu.
Ia berharap, melalui kesepakatan tersebut, pelaksanaan program pembangunan daerah dapat berjalan optimal, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pembangunan infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan disetujuinya Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026, pemerintah daerah dan DPRD diharapkan terus memperkuat sinergi dalam mengawal pelaksanaan anggaran agar tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, pembahasan Propemperda Tahun 2026 menjadi bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat fungsi legislasi daerah melalui penyusunan regulasi yang terarah, berkualitas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Tulungagung. (Ania)
